Dalam Tahap Fasilitasi Gubernur, Raperda JDIH dan Pengarusutamaan Gender Tinggal Tunggu Pengesahan

DPRD Banyuwangi terus berupaya menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2023. Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi, Sofiandi Susiadi menyebutkan, ada 17 Raperda yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2023. 

Sofiandi menyampaikan, dari jumlah tersebut, beberapa diantaranya telah tuntas dibahas dan ada pula yang masih dalam tahap pembahasan. Ada dua Raperda yang saat ini masih proses pembahasan, ada pula yang masih tahap fasilitasi. "Raperda yang saat ini masih dalam proses pembahasan yakni, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2023-2043, " jelas Sofiandi, Selasa (12/9/2023). 

Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi Sahkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

Sofiandi juga menambahkan, Raperda lainnya tentang Perubahan Anggaran Keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAK APBD) tahun 2023. Selain kedua Raperda tersebut, ada dua rancangan peraturan lainnya yang saat ini sudah pada tahap fasilitasi dan tinggal menunggu pengesahan. "Tinggal tunggu pengesahan, masih tahap fasilitasi oleh Gubernur yaitu Raperda tentang JDIH dan Pengarusutamaan Gender, " tambahnya.

Baca juga: Bupati Banyuwangi Paparkan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dihadapan Anggota DPRD Lintas Fraksi

Bapemperda DPRD Banyuwangi optimis mampu mengesahkan 70 persen dari banyaknya Raperda yang ditargetkan untuk disahkan menjadi Perda pada tahun 2023. "Kita optimis sisa waktu yang ada ini bisa maksimal. Kita target minimal 70 persen bisa terselesaikan, " pungkas politisi asal Desa Benculuk yang akrab di panggil Sofi ini. (Leaks)