98 Persen Warga Binaan Lapas Banyuwangi Sudah Masuk dalam DPT Pilkada Serentak 2024

BANYUWANGI – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 bulan November mendatang, jumlah Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi yang masuk sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 98 persen.

Baca juga: Penandatanganan PKS Radius dan Besaran Biaya Panggilan dalam Wilayah Hukum PN Batusangkar Kelas II dan PA Batusangkar Kelas IB

Kepala Lapas Banyuwangi, Agus Wahono menyebut pihaknya telah menerima daftar nama Warga Binaan yang sudah masuk dalam DPT. Menurutnya, jumlah Warga Binaan yang terdaftar sebagai DPT tidak mencapai 100 persen atau seluruhnya dikarenakan adanya tahanan yang baru masuk, sehingga tidak langsung masuk dalam DPT karena harus melalui proses sinkronisasi data terlebih dahulu. Untuk itu, pihaknya terus melakukan upaya koordinasi dengan PPS maupun KPU setempat agar nantinya setiap Warga Binaan dapat menyalurkan hak pilihnya.

Baca juga: Kadispenad: Kemitraan TNI AD Dengan Media Massa, Wahana Silaturahmi dan Penyampaian Informasi

“Daftar nama Warga Binaan yang masuk dalam DPT kami terima dari pihak Panitia Pemungutan Suara (PPS) Penataban. Kami akan upayakan agar mereka nantinya dapat masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan atau DPTb. Karena itu merupakan salah satu hak mereka (Warga Binaan), ” ujar Agus saat menerima kunjungan Ketua PPS Penataban, Senin (23/9/2024).

Baca juga: Pererat Hubungan Kerja Sama, Kepala BPH Migas Silaturahmi Dengan Panglima TNI

Lebih lanjut Agus mengatakan bahwa ada dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di Lapas Banyuwangi untuk menampung suara dari Warga Binaan. Jumlah TPS khusus itu memang lebih sedikit dibandingkan pada Pemilu bulan Februari lalu yang mencapai empat TPS khusus. Hal itu dikarenakan yang dipilih dalam pilkada tidak sebanyak pemilu. “Yang dipilih dalam pilkada hanya gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, sehingga pelaksanaannya bisa lebih cepat dibandingkan dengan pemilu, ” jelasnya.

Baca juga: Penandatanganan PKS Radius dan Besaran Biaya Panggilan dalam Wilayah Hukum PN Batusangkar Kelas II dan PA Batusangkar Kelas IB

Sementara itu, Ketua PPS Penataban Achmad Fikru akan mengupayakan sinkronisasi data Warga Binaan yang belum masuk dalam DPT untuk masuk dalam DPTb. “Kami bersama KPU Banyuwangi akan saling koordinasi untuk mengupayakan agar sisa Warga Binaan yang belum masuk DPT dapat masuk dalam DPTb, ” katanya. (***)